Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dianggap Sarat Kepentingan Politik Pemilu 2024
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai penujukan penjabat kepala daerah dengan kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menilai penunjukan penjabat kepala daerah yang serampangan bakal membuat sengketa Pemilu 2024 akan semakin rumit.