Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon ldroos bersama rombongan mengecek kesiapan logistik Pemilu 2024 di wilayah Kota Ambon, Selasa. Kunjungan rombongan KPU RI di Ambon itu dipusatkan di Gedung Olah Raga Karangpanjang yang dijadikan gudang logistik Pemilu serentak 2024. "Kami berharap pihak penyelenggara Pemilu KPU Kota Ambon dapat berkomunikasi dengan KPU Pusat terkait hal-hal yang perlu perhatian lebih, seperti kerusakan surat suara dan kelengkapan lainnya untuk memastikan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar," ujar Betty Epsilon ldroos. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kesiapan logistik Pemilu 2024 di wilayah Kota Ambon. Ketua KPU Kota Ambon M Shaddek Fuad selaku penanggung jawab kegiatan menyambut baik kehadiran rombongan KPU RI beserta para tamu undangan. Ia menyambut baik saran dan masukan yang diberikan oleh komisioner KPU RI Betty Epsilon ldroos. "Kami akan terus berupaya memastikan segala persiapan logistik dan kelancaran proses Pemilu di Kota Ambon," katanya. Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam mengevaluasi dan memastikan semua aspek terkait pemilu berjalan sesuai dengan standar. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama guna menghadirkan Pemilu 2024 yang transparan, aman, dan berkualitas bagi masyarakat Kota Ambon. Sementara itu, Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim mengungkapkan, sebagai aparat kepolisian siap bekerja sama secara penuh dengan KPU dan instansi terkait dalam mengamankan seluruh proses Pemilu. "Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prioritas utama kami, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan damai," tandasnya. Kapolresta menambahkan pihak kepolisian akan terus meningkatkan pengawasan dan patroli di sekitar lokasi-lokasi strategis, termasuk gudang logistik Pemilu. "Kami akan melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama masa kampanye dan pemungutan suara," ujar Kapolresta Ambon. Pihaknya berkomitmen penuh aparat kepolisian dalam mendukung proses demokrasi serta menjaga keamanan selama Pemilu. Kolaborasi antara pihak kepolisian, KPU, dan instansi terkait diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi pelaksanaan hak pilih masyarakat. Rombongan melakukan brifieng di dalam gedung gudang logistik, sekaligus mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesiapan logistik dan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam menghadapi Pemilu. Ikut hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Maluku, Dir Intelkam Polda Maluku, Dandim 1504/Ambon, Pj Walikota Ambon dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku.

KPU Kota Madiun mulai melakukan "setting" atau pengepakan logistik kotak suara yang akan digunakan untuk kelancaran pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana, Selasa mengatakan sejumlah logistik yang dipak dan dimasukkan ke dalam kotak suara, antara lain lima jenis surat suara Pemilu 2024. Yakni, surat suara pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jatim, dan surat suara DPRD Kota Madiun. "Hari ini kita sudah mulai untuk melakukan proses setting, yakni memasukkan surat suara sejumlah kebutuhan tiap TPS. Nanti akan digabungkan kebutuhan logistik lainnya antara lain formulir, alat coblos, bantalan tinta, dan lainnya," ujar Wisnu. Ia menjelaskan ada sekitar 15 personel yang dilibatkan dalam proses setting dan pengepakan surat suara. "Jumlahnya tidak banyak yang dilibatkan karena prosesnya hanya memasukkan surat suara dan logistik lainnya yang diperlukan untuk pencoblosan di TPS," katanya. Wisnu juga mengatakan, proses setting ditarget selesai dalam waktu tiga hari ke depan. Rencananya, surat suara akan didistribusikan ke tiap kelurahan pada 11 Februari mendatang. Sesuai data, total jumlah pemilih di Kota Madiun mencapai sebanyak 153.880 pemilih, terdiri pemilih laki-laki 74.743 orang dan perempuan 79.137 orang dengan jumlah TPS 584 yang terbagi dalam empat daerah pemilihan atau dapil. Yakni Dapil Kota Madiun 1 Kecamatan Kartoharjo sebanyak 163 TPS, Dapil Kota Madiun 2 terdiri dari Kelurahan Pandean, Kejuron, Mojorejo, dan Taman sebanyak 126 TPS. Dapil Kota Madiun 3 terdiri dari Kelurahan Josenan, Banjarejo, Demangan, Kuncen, Manisrejo sebanyak 118 TPS, dan Dapil Kota Madiun 4 Kecamatan Manguharjo sebanyak 177 TPS.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan pengepakan logistik ke dalam kotak suara telah rampung dilakukan sesuai dengan tahapan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. "Pengepakan logistik Pemilu ke dalam kotak suara itu dimulai sejak 14 Januari hingga 25 Januari 2024," kata Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Darmawan, di Praya, NTB, Rabu. Ia mengatakan, jutaan surat suara baik itu surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD, DPR, DPRD NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dipaket menjadi 16.580 kotak suara. "Ini yang akan didistribusikan ke 3316 TPS di 154 desa di 12 kecamatan," katanya. Ia mengatakan, isi kotak suara untuk lima jenis pemilihan tersebut berbeda-beda, itu sesuai dengan peraturan KPU. Sehingga ketika dibuka kotak suara tersebut, penyelenggara, saksi maupun pengawas supaya tidak kaget. "Isi kotak suara calon presiden itu ada 29 jenis logistik, kotak suara DPR RI 3 jenis logistik, DPD 4 jenis logistik, DPRD Provinsi 3 jenis logistik dan DPRD kabupaten 3 jenis logistik," katanya.Ia mengatakan, 29 jenis logistik yang ada di dalam kotak suara calon presiden dan wakil presiden tersebut yakni surat suara, kertas plano, salinan hasil penghitungan plano, segel, alat untuk mencoblos pilihan, sampul kertas, formulir berita acara dan beberapa peralatan pendukung lainnya. Kemudian tiga jenis logistik yang ada di dalam kotak suara DPR yakni surat suara, kertas plano, salinan hasil penghitungan plano. Untuk 4 jenis logistik di dalam kotak suara DPD yakni surat suara, kertas plano, salinan hasil penghitungan plano dan alat bantu tunanetra. Sedangkan tiga jenis logistik yang ada di dalam kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten itu yakni surat suara, kertas plano dan salinan hasil penghitungan pleno. "Selain itu, adapun logistik di luar kotak suara yakni bilik, alat tulis, tanda pengenal KPPS, petugas TPS, saksi, lem, tinta, daftar peserta pemilu dan DPT," katanya. Ia mengatakan sosialisasi untuk jenis logistik yang ada di dalam maupun di luar kotak suara tersebut telah dilakukan secara berjenjang mulai dari anggota PPK, anggota PPS dan KPPS. "Untuk pendistribusian kotak suara Pemilu 2024 ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan pada tanggal 13 Februari atau satu hari sebelum pemilihan," katanya. Ia mengatakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Lombok Tengah pada Pemilu 2024 ini sebanyak 375.070 pemilih laki-laki dan 397.336 pemilih perempuan, sehingga total DPT Lombok Tengah mencapai 772.406 pemilih. Berdasarkan jumlah DPT tersebut, jumlah surat suara yang dicetak itu mencapai 772.406 ditambah 2 persen berbasis TPS dengan jumlah surat suara tambahan sebanyak 16.958 surat suara, sehingga total surat suara yang dicetak mencapai 789.364 surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan yakni DPRD kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. "Jadi total surat suara yang dicetak untuk lima jenis surat suara tersebut mencapai 3.946.820 surat suara baik itu untuk calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, caleg DPRD Provinsi NTB dan DPRD Lombok Tengah," katanya.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menegaskan, ASN di Pemkot Bandung harus menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Jika melanggar, pemerintah kota disebut tak segan berikan sanksi. "Netralitas ASN itu sudah satu keharusan. Saya minta ASN di Pemkot Bandung untuk jaga netralitas," kata Bambang dalam keterangannya di Bandung, Senin, 22 Januari 2024. Bambang menegaskan, jika ada ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. "Karena ada ketentuannya, kalau ada yang melanggar," katanya. Seluruh elemen masyarakat, sambung Bambang, diharapkan dapat menjaga kondusifitas selama berlangsungnya Pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari mendatang, juga pada momen Pilkada Serentak, bulan November 2024. "Kami berharap Pemilu 2024 berjalan aman. Kita berdoa, berupaya mudah-mudahan semua ini kondusif," ungkapnya. Sebelumnya, Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar) mengantongi sebanyak 67 dugaan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebanyak 20 dugaan pelanggaran Pemilu itu dilakukan oleh abdi negara. Menurut Ketua Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, abdi negara yang diduga melanggar aturan Pemilu 2024 tersebut adalah aparatur sipil negara (ASN), kepala desa dan perangkat desa karena dianggap tidak netral atau mendukung salah satu peserta Pemilu.

Tahapan demi tahapan Pemilu 2024 sudah dilalui dan berjalan dengan kondusif. Kini semua tinggal menantikan hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti memaparkan, lancar dan kondusifnya semua tahapan pemilu 2024 di kota Bandung tak lepas dari peran masyarakat. Kata dia, semua pihak di kota Bandung benar-benar solid dan bisa menjaga kondusifitas kota selama masa Pemilu 2024 ini. "Kerja sama pengamanan sudah kita bangun komunikasi sebaik mungkin. Jika ada kendala kita bisa sampaikan dan dibantu. Di setiap tahapan pemilu kita mendapatkan pengawalan. Seperti sorlip, benar-benar dikawal oleh TNI dan Kepolisian," kata Wenti dalam acara Bandung Menjawab Selasa, 23 Januari 2024. Dengan semua persiapan matang, Wenti berharap tahun ini ada peningkatan partisipasi pemilih, targetnya bisa mencapai 90 persen partisipasi atau naik dari partisipasi tahun 2019 yang mencapai 87 persen. Untuk meningkatkan hal tersebut, KPU Kota Bandung telah menyosialisasikan pemilu melalui medsos dan langsung ke lapangan. Termasuk upaya bersama Disdukcapil agar pemilih pemula bisa segera mendapatkan KTP-el yang menjadi syarat pemilih. "Ada program nobar film 'Peganglah Janji'. Sebagai pemilih pemula, diharapkan bisa mempergunakan hak pilih dan tidak terbohongi janji-janji politik. Kita juga road show ke kampus-kampus, ini merupakan salah satu upaya untuk edukasi politik," katanya.

Tinggal menghitung hari, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Seluruh warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), nantinya akan menggunakan hak suaranya untuk "mencoblos” di TPS, tak terkecuali Warga Negara Indonesia (WNI) luar negeri. Cara Pemilu di luar negeri berbeda dengan Indonesia. Simak berikut ini, prosedur, jadwal, dan cara mencoblos bagi WNI di luar negeri. Prosedur Pemilu WNI di Luar Negeri Mengutip laman resmi KPU, Pemilu 2024 di luar negeri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Proses pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan lebih awal atau early voting dibandingkan Pemilu di dalam negeri. Namun, proses penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri. Berbeda di Indonesia, ada 3 metode pemungutan suara yang ditawarkan KPU untuk WNI yang tinggal di luar negeri. Adapun di antaranya adalah memilih di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), melalui Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos. Untuk TPSLN, WNI bisa datang ke TPS yang biasanya dibangun di pusat berkumpulnya WNI, seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal masing-masing negara. Sedangkan bagi WNI yang jauh dari lokasi TPSLN dapat menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara dan memasukkan ke KSK dalam satu kawasan yang dapat dijangkau oleh PPLN. Semantara itu, WNI yang berada di lokasi terpencil, dapat mencoblos surat suara, lalu mengirimkannya melalui pos ke PPLN. Lebih lanjut, KPU juga mengatur bagi pemilih yang berhalangan hadir. Mereka tidak diperkenankan menunjuk orang lain yang dapat dipercaya untuk dapat mewakili menggunakan hak suara di daerah pemilihan asal atau disebut sebagai Vote by Proxy. Kendati demikian, KPU tetap memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa pulang ke daerah asal dengan mekanisme pindah memilih. Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 di Luar Negeri Dikutip dari Antara, KPU RI telah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN pada Pemilu presiden dan wakil presiden serta anggota dewan perwakilan rakyat serentak 2024. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN 2024 yang berlaku sejak ditetapkan pada Jumat, 29 Desember 2023. Berdasarkan surat keputusan itu, KPU akan menyelenggarakan pemungutan suara untuk WNI yang tersebar di 129 kota di seluruh dunia. Pemilu di luar negeri akan dilaksanakan lebih awal dengan jadwal berbeda pada tiap kota. Pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan pada 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Februari 2024. Adapun wilayah pertama yang akan melaksanakan pemungutan suara adalah Hanoi dan Ho Chi Mihn City. Kemudian disusul Panama City, Tehran, dan diakhiri wilayah Vanimo pada Rabu, 14 Februari 2024. Tata Cara Mencoblos Pemilu 2024 Sama halnya di Indonesia, tata cara memilih atau mencoblos WNI di luar negeri juga 2024 diatur dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pasal tersebut pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali, yakni pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan wacana dua poros di Pilpres 2024 hanya akan terjadi jika ada mujizat politik. "Tentang peluang terjadinya dua poros, menurut saya sangat sulit. Apakah mungkin, PDIP mau menurunkan posisi mereka untuk Ganjar menjadi Cawapres Prabowo?. Secara psikologis, jika itu dilakukan maka PDIP bisa runtuh seketika sebagai partai besar. Ini bukan soal Ganjar, atau Megawati atau Puan, tapi ini soal kehormatan, nama besar dan posisi PDIP," kata Mikhael Bataona di Kupang, Minggu. Menurut dia, ketika PDIP menarik Ganjar Pranowo dari penugasan sebagai Capres maka efek dominonya akan langsung menghentak organisasi PDIP hingga ke ranting di desa-desa. "Jadi, perjudian dalam politik yang kelihatan masih cair ini memang mungkin, tetapi politik juga tentang prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar, pegangan moral, dan marwah organisasi yang tidak bisa dinegosiasikan," katanya. Soal Capres ini bukan hanya soal siapa calonnya dan elektabilitasnya berapa, tapi ini soal prinsip moral yang dipegang sebuah partai besar seperti PDIP dan Gerindra. Menurut dia, dua poros hanya mungkin terjadi ketika PDIP tidak mencapreskan Ganjar atau Gerindra juga tidak mencapreskan Prabowo. Lalu dua sosok ini diduetkan. Sejak PDIP mencapreskan Ganjar tanpa dikonsultasikan dengan Jokowi, situasinya sudah berubah. Meski Jokowi diberitahu tapi terlambat. Karena apabila Jokowi diberitahu, tentu masih bisa ada opsi-opsi untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo. Jokowi bisa saja melobi Prabowo saat itu untuk menjadi cawapres tapi itu tidak terjadi. Sehingga Prabowo terus bertarung hingga kini. Dengan demikian maka riil politik nasional saat ini adalah Prabowo adalah calon presiden yang sudah dideklrasikan. Demikian juga Anies, selain Ganjar.

Peta koalisi partai politik terhadap bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 kembali berubah usai Partai Demokrat resmi bergabung mendukung Prabowo Subianto. Melalui Rapimnas, Partai Demokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sementara PKB yang mulanya merupakan rekan koalisi Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masuk ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan. Secara aturan, pencalonan presiden mengharuskan pengusung memiliki suara yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan Capres dan Cawapres atau presidential threshold yang termaktub dalam Pasal 222 UU Pemilu. Aturan tersebut menyatakan bahwa "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Tiga koalisi parpol pengusung Anies, Ganjar, dan Prabowo saat ini tercatat telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. Berikut peta politik poros koalisi parpol di Pilpres 2024 Anies Baswedan Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sejauh ini, Koalisi Perubahan digawangi oleh tiga partai politik parlemen. Mereka ialah Partai NasDem dengan 59 kursi di parlemen, PKB 58 kursi, dan 50 kursi milik PKS. Dukungan tiga partai politik untuk Anies itu mengalami penyesuaian usai Partai Demokrat hengkang dan PKB masuk menggantikan. Partai Demokrat hengkang lantaran merasa NasDem dan Anies telah mengambil keputusan sepihak dengan bergabungnya PKB. Usai PKB masuk dan Cak Imin jadi cawapres Anies, PKS pun tak langsung resmi mendukung, mereka melalui mekanisme internal dulu yakni Sidang Majelis Syuro. Dukungan dari tiga partai itu cukup bagi Anies untuk melenggang di Pilpres 2024. Ia lolos presidential threshold dengan memiliki 167 kursi parlemen. Sementara di luar parlemen, ia juga didukung satu partai, yakni Partai Ummat. Berikut parpol koalisi pendukung Anies Baswedan: NasDem: 59 kursi PKB: 58 kursi PKS: 50 kursi Total: 167 kursi

Sejumlah organisasi buruh di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan kepada pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Acara deklarasi dukungan digelar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (12/9). Keputusan dukungan tersebut merupakan hasil Rakernas II DPP KSPSI 2023. "Memutuskan, menetapkan, keputusan Rakernas II Tahun 2023, tentang calon presiden dan wakil presiden RI yang didukung KSPSI pada Tahun 2024. Pertama, mengesahkan Bapak H. Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden RI," demikian salah satu bunyi poin deklarasi seperti dibacakan salah satu anggota KSPSI. Pada kesempatan itu, KSPSI sekaligus mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres pendamping Anies. "Mengesahkan Bapak H. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres RI". Dengan dukungan itu, Surat Keputusan Hasil Rakernas II KSPSI juga memerintahkan kepada anggota KSPSI di seluruh Indonesia untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024. Anies dan Cak Imin turut hadir dalam acara tersebut. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Cak Imin tiba lebih dulu ditemani Wasekjen PKB Syaiful Huda sekitar pukul 10.30 WIB. Sementara, Anies tiba 15 menit kemudian menaiki Toyota Innova Zenix berwarna hitam. Pada kesempatan itu, KSPSI turut menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan terkait perbaikan di sektor buruh. Mereka di antaranya menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, menguatkan perlindungan terhadap pekerja migran, dan perluasan sektor lapangan kerja. "Rekomendasi, mengurangi penempatan ART ke luar negeri, dengan memastikan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta perikanan di daerah pedesaan," kata Sekjen KSPSI, Arif Minardi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus optimistis, bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dapat memenangkan Pilpres 2024 . Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi (Awiek). "Optimis ya (Ganjar menang Pilpres) harus 100 persen, kalau perlu 150 persen," ujar Deddy di Jakarta, Senin (11/9/2023). Menurutnya, modal seorang politikus adalah bersikap optimistis. Untuk itu, Deddy memiliki keyakinan kuat bahwa Ganjar akan memenangkan pesta demokrasi setiap lima tahunan itu. Ia mengungkapkan peta pemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024 sama dengan Presiden Jokowi. Adapun Jokowi berhasil menang di 21 provinsi pada Pilpres 2019, seperti Sumatra Utara; Lampung; Bangka Belitung; Kep. Riaau; DKI Jakarta; Jawa Tengah; Yogyakarta; Jawa Timur; Bali; NTT; Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan Timur; Kalimantan Utara; Sulawesi Utara; Gorontalo; Sulawesi Barat; Sulawesi Tengah; Maluku; Papua dan Papua Barat. Deddy tak memungkiri, Ganjar dapat memperluas ceruk suara Jokowi pada daerah yang marginnya cukup besar dengan pesaingnya pada waktu itu, seperti Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Riau. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung dengan koalisi partai politik pengusung Ganjar. Pasalnya, Ridwan Kamil dinilai menguasai suara di Jawa Barat. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung dengan koalisi partai politik pengusung Ganjar. Pasalnya, Ridwan Kamil dinilai menguasai suara di Jawa Barat. "Ya, secara nalar wajar harusnya begitu (Ridwan Kamil dapat mendongkrak suara Ganjar di Jawa Barat)," kata dia. Hasil survei terbaru SMRC pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2023 menunjukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo di Jawa Barat. Ganjar dipilih 31 persen, sedangkan Prabowo 57 persen.