Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan siap membahas wacana Pilkada dimajukan dari November 2024 menjadi September 2024. Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tak masalah. "Dalam desain UU Pemilu, Bawaslu adalah organ undang-undang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pemilu. Sebagai organ undang-undang, apapun keputusan pembentuk undang-undang (DPR bersama pemerintah), Bawaslu siap menjalankan perintah undang-undang tersebut," kata Komisioner Bawaslu RI, Puadi, kepada wartawan, Rabu (6/9/2023) malam. Bawaslu menjamin akan mengawal pelaksanaan Pilkada serentak sesuai dengan UU Pemilu. Dia mengatakan Pilkada 2024 merupakan agenda ketatanegaraan. "Bawaslu akan mengawal pemilu dengan komitmen tinggi, sebab agenda Pilkada 2024 sesungguhnya merupakan agenda ketatanegaraan," katanya. Sebagai informasi, usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari pada Kamis (25/8/2022). Saat itu, dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'. "Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan pelantikan juga. Kemendagri Siap Bahas dengan DPR Terbaru, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengatakan usulan jadwal pilkada dimajukan itu gagasan dari beberapa pihak baik dari akademisi hingga pengamat, hingga legislatif. Kemendagri memahami adanya usulan tersebut. "Percepatan (dimajukan) pelaksanaan Pilkada serentak, dari bulan November menjadi bulan September 2023, merupakan gagasan atau wacana yang dimunculkan oleh beberapa pihak, diantaranya oleh kalangan akademisi, pengamat dan juga beberapa anggota lembaga legislatif," ujar Benni kepada wartawan, Selasa (5/9).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana mempercepat jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pilpres 2024. KPU juga hendak memperpendek durasi pendaftaran capres-cawapres. Pendaftaran capres-cawapres awalnya dijadwalkan pada 19 Oktober–25 November 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dalam rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jadwal pendaftaran capres-cawapres berubah. Dalam lampiran Rancangan PKPU itu, dinyatakan bahwa tahapan pendaftaran capres-cawapres dibuka pada 10 Oktober 2023 dan ditutup pada 16 Oktober 2023. Dengan demikian, KPU berencana mempercepat pendaftaran capres-cawapres sembilan hari dari jadwal sebelumnya. Durasi pendaftaran diperpendek dari awalnya 38 hari menjadi tujuh hari saja. Apabila rancangan PKPU tersebut disahkan, berarti pendaftaran capres-cawapres akan dimulai sekitar satu bulan lagi dari sekarang. Dalam lampiran PKPU tersebut, dinyatakan bahwa tahapan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan capres-cawapres berlangsung mulai 10 Oktober hingga 25 Oktober. Adapun penetapan capres-cawapres pada 13 November, sedangkan penetapan nomor urut pada 14 November. Dalam draf PKPU tersebut, syarat batas usia minimum capres-cawapres masih 40 tahun. "Saat ini berkenaan dengan pasal 169 UU Pemilu mengenai syarat usia minimal 40 tahun masih efektif berlaku dan itulah yang menjadi rujukan hukum kami (dalam membuat PKPU)," kata Komisioner KPU RI Idham Holik kepada wartawan usai menggelar acara uji publik PKPU tersebut di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Senin (4/9/2023). Sebagai catatan, setelah menggelar uji publik, KPU harus mengonsultasikan rancangan PKPU tersebut kepada lembaga pembentukan undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Artinya, masih ada kemungkinan ketentuan terkait jadwal pendaftaran capres-cawapres itu berubah sebelum akhirnya beleid tersebut ditetapkan.

Keputusan bakal calon presiden Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya akan cukup membuat repot koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hal ini karena ketiganya berebut basis suara di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk Prabowo misalnya, kata pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, meskipun koalisinya cukup besar dan mendapat isyarat dukungan dari Presiden Joko Widodo, tapi tidak dapat dengan tenang menghadapi koalisi Perubahan. "Bagaimanapun, Prabowo di Jateng mungkin akan andalkan Jokowi ,sementara saat ini masih unggul Ganjar. Di Jawa Barat dia berbagi suara dengan Anies secara ketat, sementara di Jatim lebih banyak lagi pembagiannya," ujar dia dalam keterangannya, Senin (4/9/2023). Terlebih Ganjar yang bahkan hingga saat ini dalam catatan IPO belum mendapat suara solid dari PDIP. Sementara untuk koalisi PDIP kemungkinan besar akan menggandeng PBNU untuk cawapresnya demi mengamankan suara nahdliyin. Sedangkan untuk Prabowo, menurut Dedi, dalam memilih cawapresnya sudah terjebak dengan keinginan dari Jokowi antara Erick Thohir atau Gibran Rakabuming Raka. Dedi pun menilai, pemilihan Muhaimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan semakin membuat seluruh bacapres memiliki peluang sama untuk memenangi Pemilihan Presiden 2024. "Situasi ini semakin membuat peta politik kian kehilangan dominator," ujarnya.

Pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan poros ke-4 dalam Pilpres 2024 agak sulit muncul dalam ruang publik. Ini karena wacana yang diproduksi secara framing selama ini hanya mengkandidatkan tiga tokoh sebagai calon presiden. "Peluang koalisi untuk terbentuknya poros politik ke-4 dalam Pilpres ini bukannya tidak mungkin, karena dalam politik semuanya selalu mungkin. Tapi dari bacaan saya, akan sangat sulit, sebab ruang publik dan wacana yang diproduksi selama ini hanya mengkandidatkan secara framing untuk tiga tokoh yakni Ganjar Pranowo, Prabowo dan Anies. Di luar itu belum ada, apalagi sudah memasuki injuri time masa pendaftaran," kata Mikhael Bataona di Kupang, Senin. Bataona yang juga pengajar Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada Fisip Unwira Kupang mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan peluang terbentuknya poros ke-4 dalam Pilpres 2024. "Persoalannya bukan pada partai atau kendaraan politiknya itu ada atau tidak, tapi pada potensi menang atau tidak dari si kandidat Capres. Nah, jika AHY atau Sandi diluncurkan sebagai Capres poros baru maka itu sama sekali tidak potensial secara branding, citra maupun elektoral," katanya. Jadi, dua nama baru yang diajukan sebagai capres itu akan cenderung lemah dalam hal elektabilitas. Ini karena mereka akan sulit menembus hukum alam dalam politik pemilihan langsung yang selama ini ditentukan oleh pencitraan, branding dan asosiasi atau persepsi publik terhadap seorang figur. Ketika dua tokoh ini hanya diasosiasikan sebagai Cawapres maka secara elektoral mereka sangat tidak menjual. "Itulah hukum alamnya. Meskipun politik praktis bisa melawan hukum alam ini dengan menggunakan isu atau ketokohan seseorang yang luar biasa, tapi dalam kasus ini AHY dan Sandi bukanlah tokoh seperti itu," katanya. Mereka hanyalah tokoh lapis kedua dalam framing media dan persepsi publik. Mereka bukanlah tokoh utama dan pemain kunci dalam branding politik Pilpres selama ini. Jadi, poros ini sama sekali tidak potensial dan sangat tidak berpeluang untuk menang kecuali hanya untuk meramaikan Pilpres. Hal yang paling rasional secara politik adalah mengajukan AHY atau Sandi sebagai calon wakil. Jika tidak terpilih oleh Prabowo maupun Ganjar, partai-partai seperti PPP dan Demokrat, namun hal itu lebih rasional jika hanya menjadi pengusung salah satu dari Prabowo maupun Ganjar.

Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Pengamat politik mengestimasi tiga koalisi besar akan terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada Pemilu 2024: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Akan tetapi, dalam perkembangan terbaru, peta politik Indonesia kian sulit ditebak ketika publik dikejutkan dengan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan — terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) — yang berujung pada pecah kongsi. Partai Demokrat yang merasa "dikhianati", keluar dari Koalisi Perubahan, namun hingga kini belum menentukan di koalisi mana partai itu akan berlabuh. Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, mengungkapkan berpindahnya PKB ke kubu Anies dalam waktu yang sangat singkat, menunjukkan ketidakpastian dalam kontestasi Pilpers "sangat tinggi". Di sisi lain, sejumlah nama, termasuk Menteri BUMN Erick Tohir, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, pegiat pluralisme yang juga putri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, hingga Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka — yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo — mencuat sebagai pendamping calon presiden.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar baru saja mendeklarasikan diri mereka sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) 2024. Deklarasi berlangsung di Hotel Yamato atau Majapahit Kota Surabaya, pada Sabtu (2/9/2023). Untuk momen penting tersebut, Anies memilih kemeja putih lengan panjang berkerah yang dipadu dengan celana hitam. Tampak dalam video streaming yang disiarkan langsung di YouTube Liputan6.com, ketika sampai di lokasi, Anies langsung disambut riuh oleh para pendukungnya yang sebagian besar juga memakai baju putih. Anies melengkapi tampilannya dengan sepatu pantofel hitam dan peci hitam, serta kacamata yang jadi ciri khasnya. Ia didampingi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang juga tampil dengan busana koko putih, mereka berjalan menuju ruang deklarasi. "Tiap lima tahun kita berhenti sejenak, menentukan etape berikutnya, menentukan kepada siapa kita menitipkan amanah, ke arah mana kita ambil perjalanan ini memberi jeda. Karena itu Pemilu Pilpres bukan soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia," sedikit kutipan dari Anies dalam sambutannya. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin datang lebih dulu. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang, namun ditutupi dengan jaket biru dongker. Sama dengan Anies, Cak Imin juga mengenakan kacamata dan peci hitam. Wajahnya tampak berbinar-binar ketika setiap tatapan mata tertuju untuknya, tentu karena ia telah dipilih Anies sebagai pasangan cawapres di Pemilu 2024. Deklarasi Anies-Cak Imin Jadi Trending Topic pengumuman calon presiden dan wakil presiden (Capres dan Cawapres 2024) ini sebelumnya membuat geger dunia maya. Hal ini lantaran, Anies yang digadang-gadang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), gagal terwujud. Anies justru dipasangkan dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cak Imin. Partai Demokrat pun mencabut dukungannya atas Anies pada Sabtu (1/9/2023) malam. Selain membuat heboh kalangan politikus, kabar ini juga menggegerkan jagat media sosial, terutama di platform X alias Twitter. Hingga berita ini naik, nama Anies menjadi trending topic di Twitter dengan lebih dari 95 ribu cuitan.

Pintu koalisi lain terbuka untuk Partai Demokrat seusai memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Setidaknya, ada dua koalisi lain untuk Demokrat bergabung, atau membentuk poros baru. Koalisi lain itu yakni poros PDI Perjuangan yang mengusung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto. Partai Gerindra mengaku membuka lebar pintu untuk Demokrat bergabung di KIM. "Kami berharap Demokrat bersama-sama kami datang ke KPU, mengantarkan dan mendaftarkan Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024," kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Sabtu (2/9). Menurut dia, hal itu sesuai dengan semangat Ketua Umumnya Prabowo Subianto yang ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. "Soal Demokrat tentu kami berharap seusai dengan harapan Pak Prabowo, membangun Indonesia ini harus dilakukan bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tentu kami berharap seluruh kekuatan politik bisa bergabung dengan Pak Prabowo, agar kami sama-sama membangun Indonesia," bebernya. Andre menuturkan, Gerindra dan Demokrat memiliki kedekatan seperti yang sudah dijalin sebelumnya. Hal itu ia contohkan saat Prabowo bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Museum dan Galeri SBY-ANI, Pacitan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Sosok yang menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mulai terungkap. Hal ini disebut oleh seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyebut peluang Sandiaga Salahuddin Uno menjadi cawapres Ganjar Pranowo semakin besar. Hal ini diungkapkan Romahurmuziy setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar resmi mendukung Prabowo Subianto Djojohadikusumo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. "Komposisi ini memperbesar peluang Ketua Bappilu PPP, Pak Sandi, sebagai cawapres Mas Ganjar," katanya dalam keterangan tertulis pada awal Agustus lalu. Sebagai informasi, Sandiaga saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf). Pada Juni 2023, ia ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP. Romahurmuziy menyebut semua partai di pihak Ganjar akan jor-joran dalam mendukung kader PDI Perjuangan tersebut dalam Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, pihaknya akan membentuk relawan 'Sarung Ganjar' yang terdiri dari santri-santri pendukung Ganjar. "Ini bentuk dukungan nyata para santri kepada Mas Ganjar yang adalah keluarga besar santri," tambahnya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai memiliki komitmen yang kuat untuk membangun negeri. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut diyakini mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik apabila dipercaya meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Inovasi Politika Indonesian Center (Inpoin Center), Zainul Abidin Sukrin mengatakan, Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah sosok yang jauh dari intervensi politik. “Prabowo terus menguatkan citra sosialnya sebagai sosok yang mandiri secara politik. Prabowo Subianto merupakan seorang ketum parpol jadi terbebas dari intervensi oligarki politik,” kata Zainul dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (2/9/2023). Kendati demikian, Zainul menerangkan sosok Prabowo yang mandiri secara politik itu harus ditinjau lebih dalam kaitannya dengan seberapa besar pemilih yang punya preferensi terhadap sosok berdaulat tersebut. Menurutnya, hal itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan sosok yang merakyat. “Tantangan image dan citra sosial Prabowo Subianto tersebut, segmentasi pemilih yang digarapnya tidak lebih besar dibandingkan dengan pemilih yang menginginkan sosok Presiden yang dekat dengan rakyat, serta sederhana,” terang Zainul. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra membuktikan dirinya adalah sosok yang berdaulat dan juga bebas dari intervensi politik. Hal itu dibuktikan dengan solidnya Partai Gerindra yang kompak satu suara mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, Zainul menegaskan, jelang Pilpres 2024 kandidat politik itu lebih dikenal oleh publik dibandingkan dengan parpol. Karenanya, ia menegaskan para capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang harus membangun citra sosialnya di hadapan rakyat Indonesia. Sementara itu, di sisi lain sosok Ganjar dimata Zainul adalah Capres yang merakyat, sederhana dan tidak elitis. Namun, ia menggaris bawahi, Ganjar harus bisa melebihi citra dan juga gambaran dari Presiden Jokowi yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai sosok merakyat.

Bakal Calon Presiden (bacawapres) Prabowo Subianto disebut sebagai sosok paling kuat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 setelah mendapat dukungan dari dua partai besar indonesia, Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebutkan peluang Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2024 semakin besar. Namun, Yandri mengatakan bahwa ada syarat jika Prabowo ingin memperoleh suara terbanyak, yakni memiliki sosok wakil presiden yang tepat. Lantas, siapakah sosok wakil presiden yang tepat untuk Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra ini? "Karena peluang untuk menang (Pilpres 2024) Pak Prabowo dengan survei Pak Prabowo yang tinggi, Pak Erick tinggi, kemudian masih muda, energik, punya prestasi, saya kira tepat kalau nanti Pak Prabowo ambil ET (Erick Thohir)," kata Yandri di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin lalu dikutip Sabtu (2/9/2023). Yandri mengatakan dalam beberapa waktu belakangan ini, hasil survei Erick Thohir menunjukkan peningkatan elektabilitas sebagai calon wakil presiden (cawapres). Dengan demikian, ia menyebutkan, sikap PAN mengusulkan Erick bukan hal subjektif. Nama Erick menempati posisi pertama sebagai cawapres pilihan publik menurut survei Indikator Politik yang digelar 20-24 Juni. Elektabilitasnya tercatat sebesar 22,9%. Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun merekam hal yang sama dalam survei pada 1-8 Juli. Dalam simulasi 24 nama cawapres, Erick ada di posisi teratas dengan elektabilitas 14,3%. "PAN sangat objektif mengusulkan ET itu," kata dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berpotensi jadi bakal cawapres untuk pendamping Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan, opsi itu bergantung pada dinamika yang akan terjadi. Menurutnya, saat ini adalah babak terakhir penentuan kandidat pilpres. Airlangga mengaku belum ada keputusan spesifik tentang cawapres pendamping Prabowo. "Ya, ini, kan, the last chapter masih ada beberapa perkembangan. Kita lihat perkembangan selanjutnya," kata Airlangga.