Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan wacana dua poros di Pilpres 2024 hanya akan terjadi jika ada mujizat politik. "Tentang peluang terjadinya dua poros, menurut saya sangat sulit. Apakah mungkin, PDIP mau menurunkan posisi mereka untuk Ganjar menjadi Cawapres Prabowo?. Secara psikologis, jika itu dilakukan maka PDIP bisa runtuh seketika sebagai partai besar. Ini bukan soal Ganjar, atau Megawati atau Puan, tapi ini soal kehormatan, nama besar dan posisi PDIP," kata Mikhael Bataona di Kupang, Minggu. Menurut dia, ketika PDIP menarik Ganjar Pranowo dari penugasan sebagai Capres maka efek dominonya akan langsung menghentak organisasi PDIP hingga ke ranting di desa-desa. "Jadi, perjudian dalam politik yang kelihatan masih cair ini memang mungkin, tetapi politik juga tentang prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar, pegangan moral, dan marwah organisasi yang tidak bisa dinegosiasikan," katanya. Soal Capres ini bukan hanya soal siapa calonnya dan elektabilitasnya berapa, tapi ini soal prinsip moral yang dipegang sebuah partai besar seperti PDIP dan Gerindra. Menurut dia, dua poros hanya mungkin terjadi ketika PDIP tidak mencapreskan Ganjar atau Gerindra juga tidak mencapreskan Prabowo. Lalu dua sosok ini diduetkan. Sejak PDIP mencapreskan Ganjar tanpa dikonsultasikan dengan Jokowi, situasinya sudah berubah. Meski Jokowi diberitahu tapi terlambat. Karena apabila Jokowi diberitahu, tentu masih bisa ada opsi-opsi untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo. Jokowi bisa saja melobi Prabowo saat itu untuk menjadi cawapres tapi itu tidak terjadi. Sehingga Prabowo terus bertarung hingga kini. Dengan demikian maka riil politik nasional saat ini adalah Prabowo adalah calon presiden yang sudah dideklrasikan. Demikian juga Anies, selain Ganjar.

Peta koalisi partai politik terhadap bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 kembali berubah usai Partai Demokrat resmi bergabung mendukung Prabowo Subianto. Melalui Rapimnas, Partai Demokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sementara PKB yang mulanya merupakan rekan koalisi Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masuk ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan. Secara aturan, pencalonan presiden mengharuskan pengusung memiliki suara yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan Capres dan Cawapres atau presidential threshold yang termaktub dalam Pasal 222 UU Pemilu. Aturan tersebut menyatakan bahwa "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Tiga koalisi parpol pengusung Anies, Ganjar, dan Prabowo saat ini tercatat telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. Berikut peta politik poros koalisi parpol di Pilpres 2024 Anies Baswedan Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sejauh ini, Koalisi Perubahan digawangi oleh tiga partai politik parlemen. Mereka ialah Partai NasDem dengan 59 kursi di parlemen, PKB 58 kursi, dan 50 kursi milik PKS. Dukungan tiga partai politik untuk Anies itu mengalami penyesuaian usai Partai Demokrat hengkang dan PKB masuk menggantikan. Partai Demokrat hengkang lantaran merasa NasDem dan Anies telah mengambil keputusan sepihak dengan bergabungnya PKB. Usai PKB masuk dan Cak Imin jadi cawapres Anies, PKS pun tak langsung resmi mendukung, mereka melalui mekanisme internal dulu yakni Sidang Majelis Syuro. Dukungan dari tiga partai itu cukup bagi Anies untuk melenggang di Pilpres 2024. Ia lolos presidential threshold dengan memiliki 167 kursi parlemen. Sementara di luar parlemen, ia juga didukung satu partai, yakni Partai Ummat. Berikut parpol koalisi pendukung Anies Baswedan: NasDem: 59 kursi PKB: 58 kursi PKS: 50 kursi Total: 167 kursi

Sejumlah organisasi buruh di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan kepada pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Acara deklarasi dukungan digelar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (12/9). Keputusan dukungan tersebut merupakan hasil Rakernas II DPP KSPSI 2023. "Memutuskan, menetapkan, keputusan Rakernas II Tahun 2023, tentang calon presiden dan wakil presiden RI yang didukung KSPSI pada Tahun 2024. Pertama, mengesahkan Bapak H. Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden RI," demikian salah satu bunyi poin deklarasi seperti dibacakan salah satu anggota KSPSI. Pada kesempatan itu, KSPSI sekaligus mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres pendamping Anies. "Mengesahkan Bapak H. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres RI". Dengan dukungan itu, Surat Keputusan Hasil Rakernas II KSPSI juga memerintahkan kepada anggota KSPSI di seluruh Indonesia untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024. Anies dan Cak Imin turut hadir dalam acara tersebut. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Cak Imin tiba lebih dulu ditemani Wasekjen PKB Syaiful Huda sekitar pukul 10.30 WIB. Sementara, Anies tiba 15 menit kemudian menaiki Toyota Innova Zenix berwarna hitam. Pada kesempatan itu, KSPSI turut menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan terkait perbaikan di sektor buruh. Mereka di antaranya menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, menguatkan perlindungan terhadap pekerja migran, dan perluasan sektor lapangan kerja. "Rekomendasi, mengurangi penempatan ART ke luar negeri, dengan memastikan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta perikanan di daerah pedesaan," kata Sekjen KSPSI, Arif Minardi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus optimistis, bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dapat memenangkan Pilpres 2024 . Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi (Awiek). "Optimis ya (Ganjar menang Pilpres) harus 100 persen, kalau perlu 150 persen," ujar Deddy di Jakarta, Senin (11/9/2023). Menurutnya, modal seorang politikus adalah bersikap optimistis. Untuk itu, Deddy memiliki keyakinan kuat bahwa Ganjar akan memenangkan pesta demokrasi setiap lima tahunan itu. Ia mengungkapkan peta pemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024 sama dengan Presiden Jokowi. Adapun Jokowi berhasil menang di 21 provinsi pada Pilpres 2019, seperti Sumatra Utara; Lampung; Bangka Belitung; Kep. Riaau; DKI Jakarta; Jawa Tengah; Yogyakarta; Jawa Timur; Bali; NTT; Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan Timur; Kalimantan Utara; Sulawesi Utara; Gorontalo; Sulawesi Barat; Sulawesi Tengah; Maluku; Papua dan Papua Barat. Deddy tak memungkiri, Ganjar dapat memperluas ceruk suara Jokowi pada daerah yang marginnya cukup besar dengan pesaingnya pada waktu itu, seperti Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Riau. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung dengan koalisi partai politik pengusung Ganjar. Pasalnya, Ridwan Kamil dinilai menguasai suara di Jawa Barat. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung dengan koalisi partai politik pengusung Ganjar. Pasalnya, Ridwan Kamil dinilai menguasai suara di Jawa Barat. "Ya, secara nalar wajar harusnya begitu (Ridwan Kamil dapat mendongkrak suara Ganjar di Jawa Barat)," kata dia. Hasil survei terbaru SMRC pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2023 menunjukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo di Jawa Barat. Ganjar dipilih 31 persen, sedangkan Prabowo 57 persen.

Inilah sederet orang-orang Jokowi yang kini mendukung bakal capres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejumlah tokoh telah menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Mereka ada mantan relawan hingga menteri di kabinet Presiden Jokowi. Melansir rangkuman Tribunnews.com, berikut ini siapa saja orang-orang Jokowi yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024? 1. Eks Mendag, Thomas Lembong Thomas Lembong, yang bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong, adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di periode pertama Jokowi memimpin sebagai Presiden. Ia kembali masuk lingkaran pemerintahan Jokowi periode kedua saat ditunjuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016-2019). Meski demikian, Thomas Lembong yang kesehariannya berada di Istana, 'berpindah' ke Balai Kota DKI Jakarta usai ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol oleh Anies Baswedan, pada Agustus 2021. 2. Eks Menteri ESDM, Sudirman Said Pria kelahiran 16 April 1963 ini ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada era pemerintahan Jokowi periode pertama. Namun, pada Juli 2016, Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Dari lingkaran Jokowi, Sudirman sempat menjadi penasihat Tim Kampanye Nasional untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Namun, sebelumnya, ia pernah menjadi Ketua Tim Sinkronisasi yang dibentuk setelah Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah digadang-gadang menjadi kunci kemenangan partai politik pada Pilpres 2024. Terlebih dua provinsi di Pulau Jawa tersebut menjadi lumbung suara terbesar kedua dan ketiga setelah Jawa Barat. Namun, Jabar lebih kompetitif karena dalam empat periode pemilu terakhir, parpol pemenang di Jawa Barat selalu berbeda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jatim pada 2023 sebanyak 41.416.407 jiwa. Sementara Jateng penduduknya mencapai 37.032.410 jiwa pada 2022. Di Jatim sebanyak 31.402.838 masyarakat masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Jumlah tersebut merupakan hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilu 2024 pada Selasa, (27/6/2023). Jumlah tersebut terdiri dari daftar reguler dan daftar pemilih pada lokasi khusus. Untuk pemilih reguler sejumlah 31.300.483 pemilih tersebar di 120.250 Tempat Pemungutan Suara (TPS), masing-masing terdiri dari 15.427.242 pemilih laki-laki dan 15.873.241 pemilih perempuan. Sedangkan pemilih pada lokasi khusus berjumlah 102.355 yang tersebar di 416 TPS. Masing-masing terdiri dari 68.314 laki-laki dan 34.041 pemilih perempuan. Sehingga dari rincian tersebut total DPT di Jawa Timur yaitu 15.495.556 pemilih laki-laki dan 15.907.282 pemilih perempuan yang tersebar di 38 Kabupaten/Kata, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 TPS. Sementara di Jateng pada Pemilu 2024, masyarakat yang masuk dalam DTP 2024 sebanyak 28.289.413 jiwa. Rinciannya: pemilih perempuan 14.175.520 dan laki-laki 14.113.893. Pemilih tersebut tersebar di 117.299 tempat pemungutan suara. Adapun jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.563, jumlah kecamatan sebanyak 576 serta jumlah kab/kota sebanyak 35. Pengamat politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, Pulau Jawa secara populasi memang terbesar dan menjadi kunci atau menentukan suara kemenangan dalam pilpres. Utamanya di tiga besar provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Partai Buruh akan mengumumkan terkait sikap politiknya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, partainya bakal mengumumkan siapa bakal calon presiden (Capres) yang akan didukungnya pada Rabu (13/9/2023), hari ini. Namun, terkait sosok yang akan didukung, Said Iqbal enggan mengungkapkannya lebih jauh. "Besok (hari ini) kita akan mengumumkan siapa calon presiden yang akan didukung oleh Partai Buruh," kata Said Iqbal kepada Tribunnews.com Selasa (12/9/2023). Sebelumnya, Partai Buruh telah menyampaikan sejumlah kandidat bakal capres yang muncul dalam Rakernas pada Juli, lalu. Mereka ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Said Iqbal, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan wartawan senior Najwa Shihab. Saat itu, Said yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini, mengatakan sejumlah nama tersebut yang dikaji. Said juga menyebut rencana partainya yang akan memutuskan calon presiden (capres) pilihan sekitar bulan Juli-Agustus 2023. Namun, hingga kini Partai Buruh belum mengumumkan siapa capres yang akan didukungnya. "Partai Buruh akan memutuskan sekitar Juli atau Agustus siapa capres. Berbahagialah capres yang didukung Partai Buruh, kami punya captive market 10 juta." "Dengan keluarga satu istri atau satu suami dan satu anak, (suaranya menjadi) 24 juta," kata Said dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2024). Proses Penentuan Capres yang akan Didukung Adapun terkait pemilihan capres yang akan dipilih Partai Buruh, dilakukan melalui tiga tahapan. Said menjelaskan, untuk tahap pertama yang sudah berlangsung adalah rakernas, yang memunculkan empat nama bacapres.

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, jelang Pemilu 2024 harus cerdas dan aktif berpolitik. Melalui ide, kreatifitas yang dapat mendorong kemajuan bangsa. Caleg muda Sumbar Cindy Monica Salsabila, mengatakan, pemuda memiliki posisi vital dalam proses demokrasi. Menurut Caleg Dapil Sumbar II itu, Pemuda adalah agen perubahan (agen of change) dan agen control (agen of control) yang mengawasi pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan. "Jadi, para pemuda memiliki posisi strategis untuk berperan aktif dalam proses demokrasi," jelas Caleg Muda Partai NasDem itu. Perempuan asal Pariaman itu menerangkan, para pemuda dalam pesta politik 2024, harus meningkatkan kesadaran politiknya. Melalui pemahaman dari buku, jurnal ilmiah, berita-berita politik atau mengikuti kegiatan politik. Dari kesadaran itu, pengetahuan dan keterampilan politik akan terasah, sehingga bisa berperan secara optimal dalam proses demokrasi. "Kalau perlu, para pemuda bisa terlibat langsung dalam kegiatan politik. Jadi, bisa merasakan langsung dinamika dan mengimplementasikan keterampilan politik yang mereka miliki," jelas Bendahara DPW Partai NasDem Sumbar itu. Cindy menyebut, secara sosial, para pemuda juga bertanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemilu 2024 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II untuk DPR RI, menghadirkan perang bintang. Para bakal calon anggota legislatif (caleg), mulai dari incumbent yang saat ini masih duduk di DPR RI, hingga artis, siap bertarung merebutkan kursi DPR RI periode 2024-2029. Dapil Sumut II untuk DPR RI, meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias. Kemudian, Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Samosir. Selanjutnya, Kota Gunungsitoli, Padang Sidempuan, dan Sibolga. website Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari Daftar Caleg Sementara (DCS), Senin 11 September 2023, beberapa nama kembali maju di dapil ini. Incumbent yang kembali maju di 2024 yaitu Marwan Dasopang (PKB), Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Trimedya Panjaitan (PDIP). Kemudian, Sihar Sitorus (PDIP), Lamhot Sinaga (Golkar), Martin Manurung (Nasdem), Iskan Qolba Lubis (PKS), Saleh P Daulay (PAN), dan Ongku P Hasibuan (Demokrat). Selain itu, ada ada 6 mantan kepala daerah yang akan maju di dapil ini, yakni Rapindin Simbolon (PDIP) mantan Bupati Samosir, Syahrul Pasaribu (Golkar) mantan Bupati Tapanuli Selatan, Idealisman Dachi (Golkar) mantan Bupati Nias Selatan. Kemudian, Torang Lumbantobing (Nasdem) mantan Bupati Tapanuli Utara, Bachtiar Sibarani (Nasdem) mantan Bupati Tapanuli Tengah, Syarfi Hutauruk (Demokrat) mantan Wali Kota Sibolga. Beberapa tokoh populer juga maju di Dapil II, seperti Harun Mustafa Nasution (Gerindra) yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut saat ini. Ada nama artis Tamara Geraldine (PDIP) dan tokoh masyarakat Nias Turunan Gulo (PDIP). Kemudian, politisi senior Rambe Kamarul Zaman (Golkar), pengecara Razman Arif Nasution (Hanura), hingga penggiat hukum Irma Hutabarat (PSI).

KPU Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mencoret seorang bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Golkar, Cokky Wijaya Saputra, dari daftar calon sementara (DCS) karena tidak memenuhi syarat. Hal tersebut diputuskan melalui rapat pleno yang digelar KPU Bintan berdasarkan tanggapan masyarakat atas DCS bakal caleg DPRD Kabupaten Bintan di Pemilu 2024, Senin (11/9). "Semalam kami melakukan pleno, hasilnya bacaleg atas nama Cokky Wijaya Saputra, tidak memenuhi syarat," kata Ketua KPU Bintan, Haris Daulay, Selasa. Haris menyebut bacaleg Golkar dimaksud tidak memenuhi syarat karena pada saat pendaftaran bakal caleg DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan (Dapil) tiga, yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bahwa persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (k) yaitu “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. "Cokky Wijaya Saputra, pada masa pendaftaran bakal caleg tanggal 1 hingga 14 Mei 2023, masih berstatus pegawai BUMD Kepri. Ia baru mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 11 Juli 2023, berdasarkan surat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Bintan," ungkap Haris. Haris menyampaikan, KPU juga sudah melakukan verifikasi status pekerjaan bakal caleg Cokky Wijaya Saputra ke DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan tanggal 5 September 2023, dimana diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan memang bekerja di BUMD, PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), namun sudah tidak aktif bekerja sejak 4 September 2023 dibuktikan dengan dokumen klarifikasi SK pengakhiran hubungan kerja. Haris mengutarakan dengan dicoretnya Cokky Wijaya Saputra dari DCS DPRD Kabupaten Bintan untuk Pemilu 2024, maka Bintan masih memberikan ruang bagi Partai Golkar untuk mengganti dengan bakal caleg lainnya yaitu mulai tanggal 14 sampai 20 September 2023. Selanjutnya, KPU akan kembali memverifikasi berkas bakal caleg pengganti yang diajukan Golkar. Jika memenuhi syarat, maka dimasukkan ke dalam berkas pencermatan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024. "Tapi, jika Golkar tidak mengajukan bakal caleg pengganti atau setelah diajukan tapi tidak memenuhi syarat, maka bakal caleg Golkar Dapil tiga akan berkurang satu orang," ujar Haris Daulay.