Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 14 Februari 2024. Sejumlah nama sudah dijagokan jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tiga nama telah terpampang sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 yakniPrabowoSubianto, GanjarPranowo danAniesBaswedan. Setiap media sosial rupanya memiliki capres favoritnya, setidaknya bila diukur dari jumlah pengikut. Pada plafform Facebook akun resmi Prabowo mendominasi secara telak dengan jumlah follower 10 juta, jauh di atas Ganjar yang cuma 2,3 juta dan Anies 1,9 juta. Pada akun twitter yang dikenal lebih bebas dan panas perdebatannya, Anie menang tipis dengan jumlah 4,9 juta dibandingkan Prabowo sebanyak 4,6 juta. Adapun Ganjar menang pada perlombaan follower di Instagram sebanyak 6 juta, unggul tipis dari Anies 4,9 juta. Pada dasarnya, menang ala pengukut di media sosial ini amat bias karena banyak cara untuk mendongkrak jumlah follower secara tidak alami. Yakni menggunakan jasa jasa penambah jumlah pengukut yang banyak dijumpai di internet. Dari nama-nama kandidat calon presiden dan calon wakil presiden siapa sajakah yang paling dikenal di media sosial? Dalam media sosial Instagram, sosok Sandiaga Uno paling banyak diikuti oleh pengguna Instagram. Follower Instagram Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sosok Sandiaga Uno dikenal aktif dalam membagikan setiap kegiatannya di instagram. Reels Instagram Sandiaga pun mencetak 3 juta jumlah penonton di salah satu Reelsnya dalam melepas kepulangan presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain Instagram, para tokoh diatas juga aktif bersosialisasi di media sosial X yang dahulunya adalah twitter.

Dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (Bacapres) di Pilpres 2024 semakin mengucur deras. Diyakini Presiden Joko Widodo pun bakal memberi restu dukungan pada pencalonan Prabowo. Baru-baru ini, Budiman Sudjatmiko dan aktivis, Arvindo Noviar mendeklarasikan relawan PRABU (Pranowo Budiman Bersatu) di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (18/8/2023). Deklarasi dan pengukuhan relawan tersebut dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto. Arvindo menegaskan PRABU adalah gerakan persatuan nasional yang menaungi elemen nasionalis dan pancasilais. "Kita tahu Pak Prabowo dan Mas Budiman punya cerita dan sejarah di masa lalu. Saat itu berhadap-hadapan. Pak Prabowo melaksanakan tugas negara, Mas Budiman melaksanakan tugas sejarah. Tetapi semua pihak selalu sadar, bahwa kita semua tidak hanya berhutang kepada masa lalu, melainkan juga berhutang kepada masa depan, kepada anak cucu kita. Terutama potensi menghadapi masa depan yang selalu penuh ketidakpastian; geo-politik, geo-ekonomi dan geo-strategi," kata Arvindo dalam keterangannya pada Ahad (20/8/2023). Arvindo mengatakan dukungan ini bukan euphoria semata atau hanya ikut meramaikan. Dia menekankan dukungannya pada Prabowo didasari kesamaan visi dan misi Indonesia ke depan. "Ini bukan sekadar dukung-mendukung orang belaka, melainkan mendukung ide dan gagasan. Jauh sebelum agenda dengan Pak Prabowo, Mas Budiman selalu bicara mengenai pentingnya Indonesia memiliki kepemimpinan yang strategis, dan dari ke-3 nama yang muncul, rasa-rasanya Pak Prabowo yang memiliki kelengkapan semacam itu," ujar Arvindo. Arvindo juga optimistis Presiden Joko Widodo akan mendukung langkah Prabowo untuk maju ke Pilpres 2024. Sebab Prabowo dianggap mampu menjadi masa depan Indonesia.

KPU berbicara mengenai tantangan dari BEM UI hingga BEM Unsoed Purwokerto kepada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk debat di kampus. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan dalam konteks Pilpres, ketiganya saat ini belum menjadi siapa-siapa. "Dalam pandangan saya, Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo, belum siapa-siapa dalam konteks Pemilu Presiden (Pilpres) 2024," ujar Hasyim dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023). Ia mengatakan hal ini lantaran pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 belum dimulai. Hasyim menyebut seseorang akan dinyatakan sebagai calon presiden saat telah dinyatakan memenuhi syarat. "Mengapa demikian? Karena pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 belum terjadi, dan akan dilakukan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 nanti bulan Oktober 2023. Dalam konteks pencalonan terdapat tiga tahapan, yaitu rekrutmen dan seleksi di internal partai, dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 oleh partai politik ke KPU (nomination)," kata Hasyim. "Seseorang disebut sebagai bakal calon bila orang itu didaftarkan oleh parpol ke KPU, dan seseorang disebut sebagai calon pada saat dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan calon tetap sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," sambungnya. Hasyim menuturkan saat ini belum masuk dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden 2024. Sehingga menurutnya, ketiganya bahkan belum menjadi bakal calon presiden. "Saat ini masih bulan Agustus 2023, belum masuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024. Jangankan jadi calon, sebagai bakal calon presiden saja belum," tuturnya.

Menurut hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) ada tiga nama yang menjadi kandidat calon presiden (capres) teratas dalam Pemilu 2024, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. LSN melakukan simulasi pemilihan presiden dengan memberi responden 12 nama kandidat. Hasilnya, persaingan Capres menuju 2024 telah mengkristal pada tiga nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketika LSN menyodorkan 12 nama capres kepada responden, Prabowo Subianto masih memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 33,8 persen. Setelah itu Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 20,2 persen, dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas 16,4 persen. Berikutnya muncul nama Ridwan Kamil (4,8 persen), Erick Thohir (4,5 persen), dan Mahfud MD (4,2 persen). Sedangkan sejumlah tokoh lainnya seperti Sandiaga Uno, Agus Harimurty Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Moeldoko dan Puan Maharani elektabilitas sangat tidak signifikan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dalam simulasi 12 nama tokoh tersebut, hasil survei LSN memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto semakin kokoh di puncak tujuh bulan jelang Pilpres 2024. Ketika LSN mengajukan pertanyaan tertutup kepada responden, siapakah yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini, sebanyak 33,8 persen responden mengaku akan memilih Prabowo.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan atas pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (22/08/2023). Sidang kali kelima ini untuk memeriksa tiga permohonan sekaligus, yakni permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, permohonan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dan permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Agenda persidangan yaitu mendengarkan keterangan Ahli. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengajukan ahli Abdul Chair Ramadan, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah. Berdasarkan laporan Kepaniteraan MK, keterangan ahli tersebut disampaikan secara tertulis. Sementara Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 urung mengajukan ahli. Begitu pun Kuasa Presiden/Pemerintah juga urung mengajukan ahli pada perkara ini. “Selanjutnya ada permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait pada perkara ini, ada tiga, di antaranya Evi Anggita dkk; Raihan Fiki, dan Oktavianus. Atas ketiga permohonan dari tiga pihak ini sebagai Pihak Terkait, Majelis sudah bermusyawarah bahwa keterangannya akan didengar pada sidang yang akan datang. Dan apabila ingin mengajukan ahli/saksi bisa tertulis. Sedangkan untuk jadwal kegiatan mendatang akan disampaikan Kepaniteraan MK melalui surat panggilan dan sekaligus dengan agenda sidang mendengarkan keterangan Pihak Terkait ini,” sampai Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang dipimpinnya bersama dengan Wakil Ketua MK Saldi Isra beserta hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta. Sebagai tambahan informasi, permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V). Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Senin (3/4/2023), para Pemohon melalui Francine Widjojo menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada norma tersebut dinyatakan jelas yakni 40 tahun. Sementara para Pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidak-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga norma ini menurut para Pemohon bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. “Padahal pada prinsipnya, negara memberikan kesempatan bagi putra putri bangsa untuk memimpin bangsa dan membuka seluas-luasnya agar calon terbaik bangsa dapat mencalonkan diri. Oleh karenanya objek permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas. Ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu ini menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih,” sebut Francine. Untuk itu para Pemohon meminta Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.”

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Bacapres Ganjar Pranowo bersatu bersama Anies Baswedan dalam memimpin Indonesia. Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan mimpi koalisi itu bisa saja terealisasi asalkan Anies tetap menjadi capres dalam kontestasi politik 2024 mendatang. "PKS tentu saja partai yang siap berkoalisi dengan partai yang memiliki visi yang sama dan siap mengusung perubahan, asal Anies jadi capres dan Ganjar menjadi wapres, sangat mungkin terjadi," kata Iqbal, Selasa (22/8). Iqbal pun menyadari segala dinamika politik saat ini terutama persoalan koalisi masih sangat dinamis. Namun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang saat ini mengusung Anies menurutnya akan tetap konsisten menjadikan Anies sebagai capres. Dengan demikian, apabila nantinya PDIP menawarkan proposal untuk meminang Anies sebagai cawapres, Iqbal memastikan KPP akan menolaknya. "Belum ada pembicaraan [proposal PDIP]. Tapi iya [akan ditolak jika Anies bukan capres]," ujarnya. Terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut sah-sah saja apabila PDIP memiliki bayangan pasangan Ganjar dan Anies. Namun senada dengan Iqbal, Hidayat memastikan PKS, Demokrat, dan Partai NasDem tetap berkomitmen mengusung Anies sebagai capres. "PKS tidak tergoda untuk menjadikan Pak Anies hanya sebagai cawapres, kita menginginkan beliau sebagai capres untuk menghadirkan perubahan untuk bisa lebih baik," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Koalisi pro Anies Baswedan gaduh usai Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief bicara satu partai mengkhianati koalisi. Tapi sampai saat ini belum diketahui, siapa partai pengkhianat yang dimaksud Andi Arief itu. Ungkapan partai khianat itu dilontarkan Andi Arief dalam cuitannya yang diuggah pada Selasa (22/8/2023). Cuitan ini dibagikan kepada wartawan. Andi Arief hanya mengatakan pihaknya akan terus bersama PKS meski ada satu partai lain mengkhianati koalisi. Ditanya lebih jauh soal maksud cuitannya, Andi Arief belum memberikan jawaban. "Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi," tulis Andi Arief. Bagaimana respons partai pro Anies lain? PKS Bilang Dinamika Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut apa yang diungkap Andi Arief merupakan dinamika biasa. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya perbedaan penndapat terkait pengumuman cawapres Anies. "Biasa dinamika. Satu pihak ingin segera deklarasi karena berpendapat penting untuk menaikkan elektabilitas. Pihak lain ingin kita tidak terburu-buru karena komposisi koalisi masih bisa berubah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Selasa (22/8/2023).

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai peluang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sangat kecil. Sebab hubungan antara PDIP dan Anies Baswedan sendiri ibarat air dan minyak yang sulit untuk disatukan. "Kita tahu bahwa antara PDIP dengan pihak Anies itu kan seperti minyak dengan air tidak bisa disatukan," ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (22/8/2023). Ujang melihat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sulit menerima Anies Baswedan. "Kalau soal PDIPnya mau atau tidak ya belum tentu gitu karena PDIP itu kan bicara Megawati, Megawati mau atau tidak karena kita tahu juga NasDem dengan PDIP tidak ketemu," ujarnya. Selain itu, NasDem, Demokrat dan PKS tak akan mau apabila Anies Baswedan "Lalu juga harga diri NasDem, PKS dan Demokrat juga hancur lebur kalau seandainya Aniesnya turun derajat jadi cawapres. Maka itu kekalahan sebelum perang kira kira begitu," papar Ujang. "Karena memperjuangkan Anies sebagai capres nggak bisa malah jadi cawapresnya Ganjar dan kalaupun jadi skemanya belum tentu menang juga," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini. Ujang melihat skema memasang Ganjar dengan Anies ini adalah upaya perlawanan PDIP menghadapi Prabowo Subianto. Karena Prabowo terlihat semakin kuat dalam survei elektabilitas calon presiden. "Ya soal lawan atau musuh politik PDIP menganggap Prabowo musuhnya karena mungkin dianggap Prabowo yang paling kuat. Anies Baswedan dianggap tidak kuat lagi maka ya ingin memadukan ya mencocoklogi menggabung kekuatan Anies dengan Ganjar kan begitu," ujarnya.

Tiba-tiba muncul wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bersatu di Pilpres 2024. Keduanya bisa menjadi kekuatan yang besar di Pilpres 2024. Hal ini dilontarkan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said mengungkapkan Anies bukanlah kompetitor yang bisa diremehkan. "Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan, beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada," ungkap Said lewat keterangannya seperti dikutip Rabu (23/8/2023). Said membayangkan apabila Ganjar dan Anies bersatu maka bisa menjadi satu kekuatan yang besar. Seperti diketauhi, Ganjar adalah sosok bakal calon presiden (bacapres) yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura sedangkan Anies didukung 3 partai yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. "Apalagi, jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan enerjik," imbuhnya. Apabila wacana ini benar-benar menjadi nyata, maka akan menjadi pesaing serius bagi Bacapres Prabowo Subianto yang didukung partai-partai besar seperti Gerindra, PKB, PAN, dan Partai Golkar. "Kami akan terus bekerja keras mengambil hati rakyat, mengajak kompetisi sehat dengan beradu rekam jejak, dan gagasan, bukan hanya gimmick," ujar Said. Juru Bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Surya Tjandra, merespons positif pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Ganjar Pranowo dan Anies menjadi satu kekuatan. Mengutip CNN Indonesia, menurut dia ide tersebut sangat baik dan menunjukkan kebesaran hati elite PDIP yang mempertimbangkan kepastian pembangunan. "Ini ide yang amat sangat bagus, dan kami menghargai kebesaran hati Pak Said Abdullah, yang tampaknya lebih mempertimbangkan kepastian pembangunan ke depan dalam situasi politik yang stabil," kata Surya.

Kekinian muncul wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Wacana tersebut bermula dari ucapan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan dua tokoh tersebut bersatu menjadi satu kekuatan. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa perlu pertimbangan matang untuk memutuskan sosok yang akan menjadi calon bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Ada berbagai pertimbangan yang kemudian mutlak harus dipenuhi. "Terkait dengan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang tidak hanya pertimbangannya dari aspek elektoral," kata Hasto kepada awak media di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (22/8/2023) malam. "Tetapi kemampuan teknokratiknya, kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap komitmen fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, itu menjadi suatu hal yang sangat penting," sambungnya. Hasto mengaku sudah meminta penjelasan lebih lanjut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun memang pada akhirnya itu adalah ranah dari Megawati untuk menentukan. "Sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tetapi yang akan dipastikan dari karakternya memiliki kesesuaian ideologis," tuturnya. Belum lagi, kata Hasto, bacapres Ganjar baru saja mendapat dukungan serta aspirasi dari para akademisi. Terkhusus untuk pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika.