Inilah sederet orang-orang Jokowi yang kini mendukung bakal capres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejumlah tokoh telah menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Mereka ada mantan relawan hingga menteri di kabinet Presiden Jokowi. Melansir rangkuman Tribunnews.com, berikut ini siapa saja orang-orang Jokowi yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024? 1. Eks Mendag, Thomas Lembong Thomas Lembong, yang bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong, adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di periode pertama Jokowi memimpin sebagai Presiden. Ia kembali masuk lingkaran pemerintahan Jokowi periode kedua saat ditunjuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016-2019). Meski demikian, Thomas Lembong yang kesehariannya berada di Istana, 'berpindah' ke Balai Kota DKI Jakarta usai ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol oleh Anies Baswedan, pada Agustus 2021. 2. Eks Menteri ESDM, Sudirman Said Pria kelahiran 16 April 1963 ini ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada era pemerintahan Jokowi periode pertama. Namun, pada Juli 2016, Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Dari lingkaran Jokowi, Sudirman sempat menjadi penasihat Tim Kampanye Nasional untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Namun, sebelumnya, ia pernah menjadi Ketua Tim Sinkronisasi yang dibentuk setelah Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah digadang-gadang menjadi kunci kemenangan partai politik pada Pilpres 2024. Terlebih dua provinsi di Pulau Jawa tersebut menjadi lumbung suara terbesar kedua dan ketiga setelah Jawa Barat. Namun, Jabar lebih kompetitif karena dalam empat periode pemilu terakhir, parpol pemenang di Jawa Barat selalu berbeda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jatim pada 2023 sebanyak 41.416.407 jiwa. Sementara Jateng penduduknya mencapai 37.032.410 jiwa pada 2022. Di Jatim sebanyak 31.402.838 masyarakat masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Jumlah tersebut merupakan hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilu 2024 pada Selasa, (27/6/2023). Jumlah tersebut terdiri dari daftar reguler dan daftar pemilih pada lokasi khusus. Untuk pemilih reguler sejumlah 31.300.483 pemilih tersebar di 120.250 Tempat Pemungutan Suara (TPS), masing-masing terdiri dari 15.427.242 pemilih laki-laki dan 15.873.241 pemilih perempuan. Sedangkan pemilih pada lokasi khusus berjumlah 102.355 yang tersebar di 416 TPS. Masing-masing terdiri dari 68.314 laki-laki dan 34.041 pemilih perempuan. Sehingga dari rincian tersebut total DPT di Jawa Timur yaitu 15.495.556 pemilih laki-laki dan 15.907.282 pemilih perempuan yang tersebar di 38 Kabupaten/Kata, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 TPS. Sementara di Jateng pada Pemilu 2024, masyarakat yang masuk dalam DTP 2024 sebanyak 28.289.413 jiwa. Rinciannya: pemilih perempuan 14.175.520 dan laki-laki 14.113.893. Pemilih tersebut tersebar di 117.299 tempat pemungutan suara. Adapun jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.563, jumlah kecamatan sebanyak 576 serta jumlah kab/kota sebanyak 35. Pengamat politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, Pulau Jawa secara populasi memang terbesar dan menjadi kunci atau menentukan suara kemenangan dalam pilpres. Utamanya di tiga besar provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Partai Buruh akan mengumumkan terkait sikap politiknya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, partainya bakal mengumumkan siapa bakal calon presiden (Capres) yang akan didukungnya pada Rabu (13/9/2023), hari ini. Namun, terkait sosok yang akan didukung, Said Iqbal enggan mengungkapkannya lebih jauh. "Besok (hari ini) kita akan mengumumkan siapa calon presiden yang akan didukung oleh Partai Buruh," kata Said Iqbal kepada Tribunnews.com Selasa (12/9/2023). Sebelumnya, Partai Buruh telah menyampaikan sejumlah kandidat bakal capres yang muncul dalam Rakernas pada Juli, lalu. Mereka ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Said Iqbal, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan wartawan senior Najwa Shihab. Saat itu, Said yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini, mengatakan sejumlah nama tersebut yang dikaji. Said juga menyebut rencana partainya yang akan memutuskan calon presiden (capres) pilihan sekitar bulan Juli-Agustus 2023. Namun, hingga kini Partai Buruh belum mengumumkan siapa capres yang akan didukungnya. "Partai Buruh akan memutuskan sekitar Juli atau Agustus siapa capres. Berbahagialah capres yang didukung Partai Buruh, kami punya captive market 10 juta." "Dengan keluarga satu istri atau satu suami dan satu anak, (suaranya menjadi) 24 juta," kata Said dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2024). Proses Penentuan Capres yang akan Didukung Adapun terkait pemilihan capres yang akan dipilih Partai Buruh, dilakukan melalui tiga tahapan. Said menjelaskan, untuk tahap pertama yang sudah berlangsung adalah rakernas, yang memunculkan empat nama bacapres.

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, jelang Pemilu 2024 harus cerdas dan aktif berpolitik. Melalui ide, kreatifitas yang dapat mendorong kemajuan bangsa. Caleg muda Sumbar Cindy Monica Salsabila, mengatakan, pemuda memiliki posisi vital dalam proses demokrasi. Menurut Caleg Dapil Sumbar II itu, Pemuda adalah agen perubahan (agen of change) dan agen control (agen of control) yang mengawasi pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan. "Jadi, para pemuda memiliki posisi strategis untuk berperan aktif dalam proses demokrasi," jelas Caleg Muda Partai NasDem itu. Perempuan asal Pariaman itu menerangkan, para pemuda dalam pesta politik 2024, harus meningkatkan kesadaran politiknya. Melalui pemahaman dari buku, jurnal ilmiah, berita-berita politik atau mengikuti kegiatan politik. Dari kesadaran itu, pengetahuan dan keterampilan politik akan terasah, sehingga bisa berperan secara optimal dalam proses demokrasi. "Kalau perlu, para pemuda bisa terlibat langsung dalam kegiatan politik. Jadi, bisa merasakan langsung dinamika dan mengimplementasikan keterampilan politik yang mereka miliki," jelas Bendahara DPW Partai NasDem Sumbar itu. Cindy menyebut, secara sosial, para pemuda juga bertanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemilu 2024 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II untuk DPR RI, menghadirkan perang bintang. Para bakal calon anggota legislatif (caleg), mulai dari incumbent yang saat ini masih duduk di DPR RI, hingga artis, siap bertarung merebutkan kursi DPR RI periode 2024-2029. Dapil Sumut II untuk DPR RI, meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias. Kemudian, Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Samosir. Selanjutnya, Kota Gunungsitoli, Padang Sidempuan, dan Sibolga. website Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari Daftar Caleg Sementara (DCS), Senin 11 September 2023, beberapa nama kembali maju di dapil ini. Incumbent yang kembali maju di 2024 yaitu Marwan Dasopang (PKB), Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Trimedya Panjaitan (PDIP). Kemudian, Sihar Sitorus (PDIP), Lamhot Sinaga (Golkar), Martin Manurung (Nasdem), Iskan Qolba Lubis (PKS), Saleh P Daulay (PAN), dan Ongku P Hasibuan (Demokrat). Selain itu, ada ada 6 mantan kepala daerah yang akan maju di dapil ini, yakni Rapindin Simbolon (PDIP) mantan Bupati Samosir, Syahrul Pasaribu (Golkar) mantan Bupati Tapanuli Selatan, Idealisman Dachi (Golkar) mantan Bupati Nias Selatan. Kemudian, Torang Lumbantobing (Nasdem) mantan Bupati Tapanuli Utara, Bachtiar Sibarani (Nasdem) mantan Bupati Tapanuli Tengah, Syarfi Hutauruk (Demokrat) mantan Wali Kota Sibolga. Beberapa tokoh populer juga maju di Dapil II, seperti Harun Mustafa Nasution (Gerindra) yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut saat ini. Ada nama artis Tamara Geraldine (PDIP) dan tokoh masyarakat Nias Turunan Gulo (PDIP). Kemudian, politisi senior Rambe Kamarul Zaman (Golkar), pengecara Razman Arif Nasution (Hanura), hingga penggiat hukum Irma Hutabarat (PSI).

KPU Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mencoret seorang bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Golkar, Cokky Wijaya Saputra, dari daftar calon sementara (DCS) karena tidak memenuhi syarat. Hal tersebut diputuskan melalui rapat pleno yang digelar KPU Bintan berdasarkan tanggapan masyarakat atas DCS bakal caleg DPRD Kabupaten Bintan di Pemilu 2024, Senin (11/9). "Semalam kami melakukan pleno, hasilnya bacaleg atas nama Cokky Wijaya Saputra, tidak memenuhi syarat," kata Ketua KPU Bintan, Haris Daulay, Selasa. Haris menyebut bacaleg Golkar dimaksud tidak memenuhi syarat karena pada saat pendaftaran bakal caleg DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan (Dapil) tiga, yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bahwa persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (k) yaitu “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. "Cokky Wijaya Saputra, pada masa pendaftaran bakal caleg tanggal 1 hingga 14 Mei 2023, masih berstatus pegawai BUMD Kepri. Ia baru mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 11 Juli 2023, berdasarkan surat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Bintan," ungkap Haris. Haris menyampaikan, KPU juga sudah melakukan verifikasi status pekerjaan bakal caleg Cokky Wijaya Saputra ke DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan tanggal 5 September 2023, dimana diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan memang bekerja di BUMD, PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), namun sudah tidak aktif bekerja sejak 4 September 2023 dibuktikan dengan dokumen klarifikasi SK pengakhiran hubungan kerja. Haris mengutarakan dengan dicoretnya Cokky Wijaya Saputra dari DCS DPRD Kabupaten Bintan untuk Pemilu 2024, maka Bintan masih memberikan ruang bagi Partai Golkar untuk mengganti dengan bakal caleg lainnya yaitu mulai tanggal 14 sampai 20 September 2023. Selanjutnya, KPU akan kembali memverifikasi berkas bakal caleg pengganti yang diajukan Golkar. Jika memenuhi syarat, maka dimasukkan ke dalam berkas pencermatan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024. "Tapi, jika Golkar tidak mengajukan bakal caleg pengganti atau setelah diajukan tapi tidak memenuhi syarat, maka bakal caleg Golkar Dapil tiga akan berkurang satu orang," ujar Haris Daulay.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meninjau langsung kesiapan calon anggota legislatif (Caleg) partainya dalam memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kali ini, Mardiono menyambangi Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka membuka secara langsung bimbingan teknis (Bimtek) dan pembekalan Caleg PPP di Hotel Kyriad, Padang, Sabtu (9/9/2023). “Alhamdulillah saya hadir ke Sumbar dalam rangka membuka acara ini. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal, salah satunya kiat untuk meraih kemenangan,” ujar Mardiono seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (11/9/2023). Melalui pidatonya, Mardiono menitipkan pesan perjuangan para pendiri PPP kepada seluruh kader di Sumbar, yaitu untuk terus mengantarkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara yang kuat. “Prinsip yang harus disampaikan di Sumbar, PPP ini lahir dari para pejuang bangsa empat fusi. Ditujukan untuk berjuang mengantarkan kesejahteraan rakyat, membangun negara agar Indonesia kuat, dan diperhitungkan dunia internasional,” ungkap dia. Senada dengan itu, Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi berharap melalui Bimtek dan pembekalan para caleg maka para kader dapat termotivasi untuk meningkatkan kemenangan dengan capaian kursi yang lebih banyak lagi di Sumbar. “Bimtek yang diselenggarakan untuk anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ini diharapkan ke depannya mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk kemaslahatan umat. Sedangkan pembekalan untuk para caleg diharapkan menjadi semangat demi meningkatkan kursi,” yakin Hariadi.

Keputusan KIP Aceh Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memuat sebanyak 1.385 orang bakal calon legislatif (bacaleg) yang tersebar di sepuluh Daerah Pemilihan (Dapil) se-Aceh. Bila dikaitkan dengan jumlah dapil yang ada tentu angka di atas bisa disebut lumayan besar dalam upaya merebut 81 kursi empuk di DPRA. Namun kajian tidak selalu terfokus pada nominal suatu angka semata. Kondisi sesungguhnya yang perlu menjadi diskursus bagi masyarakat terutama para praktisi pemilu, pengamat politik dan pelaku demokrasi terkait minimnya jumlah bacaleg di tengah semaraknya kehadiran partai peserta pemilu setiap lima tahunan. Merunut pada Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, jumlah peserta pemilu menjadi 24 partai pasca lolosnya Partai Umat sebagai peserta terakhir di Pemilu 2024 mendatang. Sesuai ketentuan pasal 8 PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, regulasi memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap peserta pemilu untuk memuat bacaleg masing-masing partai maksimal seratus persen dari jumlah kursi pada setiap Dapil bagi partai nasional dan maksimal memuat seratus dua puluh persen bagi partai lokal sebagaimana termaktub dalam pasal 17 Qanun 3 Tahun 2008 Tentang Partai Lokal peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. Maka merujuk pada pasal 8 PKPU 10 tersebut sejatinya 18 partai nasional berhak mengisi bacalegnya di masing-masing Dapil seratus persen atau berjumlah 81 orang bacaleg yang tersebar di sepuluh dapil se-Aceh. Jika setiap partai mampu mengisi porsi per dapil seratus persen maka 18 Partai nasional dikali 81 kursi/ bacaleg DPRA akan mendapat angka sebesar 1.458. Selanjutnya jika 6 partai lokal mampu mengisi seratus dua puluh persen porsi bacalegnya setiap dapil maka 6 parlok dikali 96 orang bacaleg maka ditemui angka sebesar 576 orang. Sekiranya target serius ini dilakoni oleh 24 partai maka total angka bacaleg parnas dan parlok di Aceh untuk DPRA pemilu tahun 2024 bisa mencapai jumlah 2.034 bukan 1.385. Objek diskusi merembes pada pertanyaan, ke mana angka 649 bacaleg tersebut dan mengapa dibiarkan kosong dan nyaris luput pula dari perhatian partai, caleg dan masyarakat sebagai instrumen sosial.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengingatkan kepada semua kadernya konsentrasi dan fokus pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terlebih dahulu dibanding ambisi untuk maju Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Untuk itu, kader berhasrat untuk maju pada Pilkada 2024 mendatang diharapkan bisa mengikuti ritme instruksi DPP PDIP. "Saat ini, seluruh kepala daerah di Sumsel yang merupakan kader-kader PDIP, sekarang konsentrasinya tertuju pada Pileg. Jadi belum bicara masalah Pilkada," kata Bendahara DPD PDIP Sumsel, Yudha Rinaldi, Selasa (12/9/2023). Menurut anggota DPRD Sumsel ini, ini berlaku kepada setiap kader, baik kader yang sekarang ada di legislatif maupun kepala-kepala daerah, diminta untuk memenangkan dulu di wilayah masing-masing, baru setelah itu bicara masalah Pilkada. "Pastinya partai akan melihat kinerja mereka dalam memenangkan Pileg dan Pilpres di wilayahnya, dan itu jadi nilai positif sebagai pertimbangan ke depan diusung, " jelasnya. Terkait ada kader PDIP di Sumsel yang sudah ada mensosialisasikan diri untuk maju pada Pilkada 2024, ia mempersilahkannya. Namun, ungkap Yudha, dari partai belum mengeluarkan rekomendasi apapun. "Makanya sekarang konsentrasilah dulu di Pileg dan Pilpres. Setelah itu baru kita lihat perolehan suara, terutama di daerahnya, bagaimana, apakah meningkat atau tidak," katanya.

Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, setuju dengan pendapat yang menyebut dirinya butuh calon wakil presiden dari kalangan anak muda. Bahkan, Prabowo menyebut sejumlah nama tokoh muda yang berpotensi jadi pendampingnya. Hal itu disampaikan Prabowo ketika konferensi pers bersama putri mendiang Presiden Gus Dur, Yenny Wahid, usai keduanya menggelar pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2023) malam. Pernyataan tersebut mencul usai awak media bertanya kepada keduanya apakah Yenny Wahid masuk dalam daftar kandidat cawapres pendamping Prabowo. Yenny mengaku berharap Prabowo memilih sosok yang merepresentasikan anak muda sebagai cawapres. "Karena kita butuh anak-anak muda terwakili suaranya dan Pak Prabowo siapa pun cawapres yang dipilih mewakili anak muda," kata Yenny, Rabu (6/9/2023). Dia lantas bertanya kepada Prabowo menyetujui harapannya itu. "Cocok," jawab Menteri Pertahanan itu singkat. Menurut Yenny, penentuan kriteria adalah hal yang penting dilakukan terlebih dahulu. Soal siapa yang akhirnya menjadi cawapres pendamping Prabowo, itu urusan lain. "Perkara garis tangan yang jadi (cawapres)," ujarnya. Prabowo langsung menanggapi pernyataan Yenny itu dengan menyebut nama-nama tokoh muda, yang kebetulan sering digadang-gadang akan menjadi cawapres pendampingnya. Dia menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, dan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. "Erick muda, Gibran muda. Banyak yang muda. Ridwan Kamil oke," ujar Prabowo. Sebagai catatan, pertemuan Prabowo dan Yenny itu terjadi hanya berselang tiga hari dengan acara deklarasi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Muhaimin alias Cak Imin merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh Gus Dur. Cak Imin dan Yenny diketahui berkonflik dalam beberapa tahun terakhir ihwal perebutan kepemimpinan PKB. Di sisi lain, keputusan PKB mendukung Anies itu berarti mencabut dukungan yang telah mereka diberikan kepada Prabowo selama setahun terakhir. Hengkangnya PKB ini tak terlepas dari sikap Prabowo yang tak kunjung menetapkan Imin sebagai cawapres pendampingnya.